Category UMMAT

Kita wajib menjaga kemerdekaaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia, tidak hanya di dunia nyata, namun di dunia kehidupan digital kita. Kedaulatan digital artinya kita memiliki kuasa dan kontrol penuh yang utuh, terhadap segala macam isi dan aktifitas dalam kehidupan digital di Indonesia. Untuk dipahami bahwa kuasa dan kontrol disini bukan berarti membatasi yang terlalu berlebihan, tapi lebih mengatur untuk menjaga kehidupan digital Indonesia pada semua aspek (eknomoi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, dan aspek lainnya) sehingga terlindungi dari berbagai ancaman yang khususnya datang dari luar.

Tentang ancaman yang datang dari luar, Ridho Rahmadi ingin mengingatkan tentang “BEIJING EFFECT”, sebuah proyeksi penjajahan digital oleh China yang secara komprehensif dan detil dibahas dalam sebuah artikel/jurnal oleh Matthew S. Erie dan Thomas Streinz yang berjudul “The Beijing Effect: China’s ‘Digital Silk Road’ as Transnational Data Governance”.

Download – Journal “The Beijing Effects”

Ketua Umum “Ridho Rahmadi” menyampaikan sudut pandang politik kekiniannya yang mengawali dengan QS. Al Baqarah (سورة البقرة), Ayat 40 untuk pidato beliau di setiap kegiatan ROAD SHOW “Konsolidasi DPD/DPW” di setiap Daerah/Provinsi di Indonesia. Dimana mengambarkan bagaimana rezim atau pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya karena takut diambil secuil kekuasaannya, dan mereka lakukan berbagai macam upaya demi melindungi kekuasaannya tersebut.

Ridho Rahmadi mengatakan bahwa “Sampai-sampai diupayakan pula tiga periode untuk pemimpin negara Indonesia saat ini, jadi ayat ini bercertia bagaimana Firaun saking takutnya kekuasan ini diambil, seluruh bayi pada zaman itu yang baru lahir dibunuh, dan ini kita lihat di negeri kita saat ini, bagaiman rezim yang sebelumnya dimanatkan oleh rakyat yang berdaulat, malah diakhir periodenya sangat kental sekali melalukan berbagai upaya untuk tiga periode, kalau skenario utamanya tidak berhasil, maka plan b, semua calon adalah orangnya saya, ini sekali lagi disiapkan sebagai Plan B jika Plan A tiga periode tidak terwujud, substansinya adalah melanjutkan atau melindungi kekuasaaan yang mereka ingin jaga tersebut. Dan ini tidak jauh dalam kompromi dengan Cina, dalam kemasan proyek jutaan dolar yang harus dilanjutkan setelah 2024.

Situasi ini persis digambarkan surah di atas, dan kita lihat setiap instrumen ototritas, baik berkaitan dengan pemilu, peradilan semua sudah dipegang, situasi begitu komplek saat ini, sehingga dalam kesempatan singkat ini, tidak berlebihan kalau kita katakan, bahwa situas-situasi seperti sudah memungkinkan untuk melakukan impeachent, maka dari tanah lancang kuning ini, dari Kota Dumai ini, dari Kota Impian Ini, partai Ummat malam ini meneriakkan, tidak ada cara lain, untuk menyelamatkan Indonesia, selain dengan “People Power”, yang kita dorong secara konstitusional, kontiniu, substansif, konstruktif, damai, tidak menumpahkan darah, dan kita dorong DPR untuk melaksanakan fungsinya melakukan impeachment atau pemakzulan kepada Kepala Pemerintah yang tidak sesuai lagi menjalankan roda Pemerintahan sesuai amanah pasal 7a, UUD 45.”

Atas nama Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengatakan dengan tegas bahwa cawe-cawe presiden Jokowi sangat sulit diterima oleh akal sehat maupun hati nurani, karena:

1. Mengacaukan netralitas seluruh jajaran pemerintahan.
2. Diterjemahkan sebagai bentuk instruksi kepada seluruh jajaran pemerintah agar mengerahkan semua sumber daya negara, baik personil maupun materil, untuk kemenangan salah satu capres.
3. Dapat menghidupkan kembali dwifungsi TNI dan menghilangkan netralitas.
4. Keberpihakan presiden Jokowi terhadap Ganjar Pranowo dn Prabowo, dan ketidakberpihakan terhadap Anies Baswedan yang ditunjukan dengan cara yang jauh dari moral.
5. Publik menilai, diganggunya Partai Demokrat dan Partai Nasdem dengan berbagai cara melalui penyalahgunaan kekuasaan, dan juga kasus Formula E, adalah upaya sistematis untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
6. Semakin kentara didorong karena kepentingan presiden Jokowi untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar/jutaan dolar dari China yang membutuhkan kepastian setelah tahun 2024.
7. Tekanan dari China terhadap presiden Jokowi yag menjadi salah satu pendorong untuk tiga periode, dan jika tidak berhasil, maka skenario “all presidents’ men” harus dijalankan, supaya bisa melanjutkan proyek-proyek dari China tersebut.

Dengan membuka kran ekspor pasir laut, negara ini akan kehilangan kedaulatannya. Kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Musibah yang diciptakan oleh tangan manusia demi kepentingan segelintir pemilik modal (pebisnis) dan para penguasa negeri, yang ujungnya rakyat yang menanggung kerugian.

Ridho Rahmadi menyampaikan bahwa Ekspor Pasir Laut bisa saja menggeser batas wilayah republik ini karena tergerusnya bibir pantai atau bahkan menghilangkan batas tersebut karena tenggelamnya pulau-pulau terluar di Indonesia, dan mengapa Ekspor Pasir Laut yang akan berdampak negatif pada lingkungan ini, malah menjadi antitesis dari KTT G20 di Bali sebelumnya (15 – 16 November 2022) , acara yang menelan APBN senilai lebih dari Rp 600 Miliar, dan melahirkan “G20 Bali Leaders’ Declaration”, dimana pada poin 15 berisi: “Akan melakukan upaya bersama untuk langkah-langkah penyelamatan kehidupan di pesisir dan lautan.”. Namun, kenapa Indonesia yang menjadi tuan rumah malah menjadi yang pertama lupa terhadap deklarasi tersebut dengan disahkannya PP No.26 Tahun 2023.

Potensi resiko eksploitasi pasir laut, berdampak pada gangguan, kerusakan, dan penurusun, diantaranya:

• Kerusakan dan Penurunan Daya Dukung Ekosistem Terumbu Karang, Lamun, dan lainnya.
• Kerusakan dan Penurunan Kualitas Habitat Hutan Mangrove karena Tekanan dari Atifitas Penebangan Pohon Bakau, Konversi Lahan, Penambangan Batu dan Pasir, Reklamasi, dan Kegiatan Industri.
• Kerusakan dan Penurunan Habitat Padang Lamun.
• Gangguan dan Penurunan Populasi Biota Perair dan Burung yang Dilindungi.
• Gangguan Daerah Aliran Sungai karena Degradasi Wilayah Hulu terhadap Kualitas Air, Sedimentasim dan Pengundulan Hutan.
• Gangguan dan Kerusakan Ekosistem dan Biota di Kawasan Konservasi yang berdekatan pada kegiatan Penambangan Pasir Laut.

Ridho Rahmadi mengatakan bahwa “Lembaran sejarah mengajarkan, kebenaran akan selalu menghadapi badai perlawanan, sebelum akhirnya mencapai puncaknya… , kebenaran akan menghadapi argumen atau bantahan, kalau belum mempan, kehabisan akal, biasanya mereka akan menyebarkan fitnah, dan kalau masih berhasil juga, menjadi hilang akal, mereka akan menggunakan kekerasan…”.

“Satu yang mereka lupa, bahwa kebenaran yang diperjuangkan, pasti akan menang, dan sia-sia lah apa yang mereka lakukan, ini adalah hukum besi sejarah. Dengan demikian, selama terus diperjuangan, politik identitasa Islam hanya perkara waktu saja, karena ia adalah kebenaran yang mengajak kita untuk berpolitik dengan santun, beradab, adiluhung, bermoral, dan beretika untuk menegakkan keadilan, dan melawan kezaliman…”.

Partai Ummat adalah partai dengan ideologi Islam yang Pancasilais.

Setelah KPU RI mengumumkan dan menetapakan 17 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh sebagai peserta pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2023 dan saat itu Partai Ummat tidak lolos dalam penetapan tersebut karena ada TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Alhmadulillah dan akhirnya melalui pengajuan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang kembali terhadap 2 provinsi tersebut, dan hasilnya KPU RI pada tanggal 30 Desember 2022 menyatakan Partai Ummat sah sebagai peserta pemilu sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 dengan status MS (Memenuhi Syarat) terhadap kedua provinsi tersebut melengkapi hasil persyaratan provinsi lainnya.

Hal ini merupkan hasil dari dua kali mediasai yang difasilitasi oleh Badang Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI ke KPU RI berdasarkan Nomor 006/PS.Reg/Bawaslu/XII/2022.

Alhamdulillah, PARTAI UMMAT menyelesaikan pengajuan dan penyerahan Berkas Perbaikan Data SIPOL di Tahap VERIFIKASI ADMINISTRASI pada tanggal 28 September 2022, pukul 22:12 WIB di Kantor KPU RI, yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP Nazzarudin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Imam Bayu Prasetyo (selaku Pusat Petugas Penghubung), dan Ketua DPP Bidang Kampanye Digital dan IT Hizriyanda Putra (selaku Petugas Penghubung Pusat)

Ketua Majelis Syuro “AMIEN RAIS” dan Ketua Umum “RIDHO RAHMADI”, mengucapkan terima kasih kepada para sahabat, teman-teman dan keluarga besar PARTAI UMMAT yang sudah bersedia, bergabung, bekerja dan berjuang dengan Ikhlas pada setiap tingkatan kepengurusan dan keanggotaan di seluruh Indonesia. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita, dan Inshaa Allah PARTAI UMMAT dapat lolos dan berhasil di tahapan berikutnya, tahapan VERIFIKASI FAKTUAL (15 Oktober – 4 November 2022) pada tingkat pusat, wilayah dan daerah di seluruh Indonesia.

Read More

Kami ucapkan terimakasih untuk antusias dari seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam LOMBA ADZAN dalam memeriahkan Milad Pertama PARTAI UMMAT, untuk 2 kategori, yaitu kategori usia 10-15 tahun dan kategori 16-25 tahun.

Alhamdulillah, perlombaan adzan nasional ini telah diikuti dengan jumlah total peserta sebanyak 200 orang. Setelah melalui tahap penilaian yang ketat, juri menilai bahwa semua video kiriman dari seluruh peserta memberikan inspirasi dan warna tersendiri.

Dari semua peserta, juri menentukan 6 video kiriman terbaik dari para semua peserta lomba dari setiap kategorinya. Berikut kami umumkan dengan cuplikan video untuk nama-nama para pemenang dan selamat kepada para pemenang yang terpilih. Untuk peserta yang belum memenangkan perlombaan kali ini, teruslah berkreatifitas dan bersemangat. Inshaa Allah.

Alhamdulillah dan Selamat untuk para pemenang Lomba Adza Nasional dalam acara prosesi penyerahan hadiah dari Majelis Syura PARTAI UMMAT.

Penyerahan langsung Hadiah Lomba Adzan Nasional MILAD KE-1 DPP Partai Ummat ke lokasi para pemenang:

Partai Ummat menolak keras kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan Pemerintah sejak hari Sabtu (3/9) karena sangat memberatkan masyarakat yang sedang berjuang keluar dari krisis pendemi.

“Rakyat baru saja keluar dari pandemi, ekonomi rakyat kecil baru beranjak bersemi, langsung dihajar dengan kenaikan harga BBM. Ini jelas bukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Seharusnya pemerintah lebih berempati pada kesulitan yang sudah berlangsung 2,5 tahun sejak pandemi berlangsung” ujar Ridho Rahmadi.

Partai Ummat mencatat rincian kenaikan harga BBM, sebagai berikut:

• Pertalite dari Rp 7.650 per liter, menjadi Rp 10.000 per liter,
• Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan
• Pertamax non-subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Read More

JUMAT, 12 AGUSTUS 2022 – PARTAI UMMAT menyerahkan berkas pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU RI. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum “RIDHO RAHMADI” dan Ketua Majelis Syuro “AMIEN RAIS”.

KPU RI menyatakan bahwa dokumen pendaftaran sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, dan hingga berakhirnya waktu pendaftaran (14/08), Alhamdulillah… Partai Ummat dinyatakan menjadi bagian dari 24 Partai Politik yang lolos untuk masuk ke tahapan berikutnya.