Archives December 2024

Partai Ummat menyambut baik gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh DPRD untuk efisiensi anggaran negara. “Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, di Jakarta, Ahad (15/12/2024).

Pernyataan tersebut merespons kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal. “Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” kata Prabowo di HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul Bogor, Kamis (12/12/2024). Prabowo menilai, pemilu di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien karena DPRD menunjuk gubernur hingga bupati. “Efisien gak keluar duit,” ujarnya.

Ridho menyatakan, saat ini pemilihan kepala daerah (pilkada) memang butuh biaya besar. “Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih,” ujar Ridho.

Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan akan berefek pada gagalnya pembangunan. “Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi. Jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” kata Ridho.

Ridho menjelaskan, bahwa ide one man one vote belum bisa diterapkan sepenuhnya saat ini. Hal ini karena bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia masih relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas berpendidikan SD. Ini membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif. “One man, one vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi,” jelasnya.

Partai Ummat juga mengusulkan agar verifikasi faktual bagi partai yang sudah pernah ikut pemilu tidak perlu diadakan. Sebab hal ini akan membebani partai politik dengan biaya besar karena semua partai dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah, termasuk di daerah yang bukan basis mereka.

“Partai politik itu seharusnya menjadi representasi bagi basis-basis konstituen yang tidak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia, sehingga verifikasi faktual seperti memaksa parpol untuk ‘mengarang’ mewakili karakteristik demografis tertentu,” papar Ridho.

Pada akhirnya, kata Ridho, rakyat yang menentukan partai mana yang sesuai pilihan mereka. Partai yang terus bekerja akan meraih suara rakyat, sehingga verifikasi faktual bisa diukur dari indikator hasil pemilu.
“Jadi poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem pemilu kita yang berbiaya mahal harus dimulai dari hulu ke hilir. Apapun pilihannya, dengan catatan, negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” pungkasnya.

Perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Masyumi dan Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) hadir dalam “Sarasehan Kebangsaan dan Keummatan” yang digelar oleh Partai Ummat di Jakarta Sabtu (7/12/2024).

Dalam diskusi bertajuk tajuk “Membangun Kekuatan Ummat, Menyongsong Indonesia Emas” dan
dipandu oleh Ustad Sambo ini, partai-partai Islam tersebut berupaya untuk mencari jalan bersama agar menjadi kekuatan politik Islam ke depan, terutama di lembaga eksekutif dan yudikatif.

PDRI mendukung gagasan tersebut. “PDRI sebagai partai yang di awal pendirianya sudah dicurigai pemerintah dengan penangkapan saya, akan bergabung ke Partai Ummat agar nantinya dakwah bisa kita jalankan di level elite. Banyak yang ketakutan dengan hal ini, sampai sampai saya dituduh teroris yang ternyata tidak terbukti di pengadilan,” jelas Faridh Okbah, Ketua Umum PDRI.

Faridh menguraikan ada enam cara agar parpol Islam bisa menang, yaitu melalui kekuatan ideologi yang mampu mengalahkan politik uang, soliditas pengurus, militansi kader partai, dukungan dari civil society seperti dari LSM dan ormas, media yang kuat, dan logistik. “Bersama saja belum tentu menang, apalagi sendiri-sendiri,” ujar Faridh.

Perwakilan PKS, Al Muzammil Yusuf, juga menyambut baik usaha untuk terus membangun kekuatan politik Islam, apalagi adanya figur pemersatu seperti Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais.
“Sosok Pak Amien Rais sebenarnya sangat dekat dengan pak Prabowo, sehingga kita harapkan dapat memberikan masukan yang baik untuk perjalanan bangsa ke depan,” kata Al Muzammil Yusuf.

PKS juga berharap makin banyak partai Islam yang masuk parlemen, sehingga dapat mengawal agenda nasional ke depan. Senada dengan yang lain, Partai Masyumi yang sejak berdirinya pada 1943 bersumber dari dukungan kekuatan kelompok Islam mengusulkan pembentukan Konfederasi Partai-partai Islam.

“Dulu kita punya Masyumi yang bisa menyatukan kekuatan politik umat. Saat ini kita bisa buat semacam konfederasi Partai Partai Islam agar tidak hilang perolehan suara yang jumlahnya kalau digabung cukup signifikan,” ujar Ahmad Yani, Ketum Partai Masyumi.

Ia menjelaskan saat awal Reformasi, partai-partai Islam berusaha membuat stembus accord, yakni penggabungan suara parpol yang gagal masuk parlemen, dengan harapan suara parpol Islam jadi lebih besar di parlemen. Namun usaha itu gagal karena ditolak beberapa caleg parpol Islam yang akan kehilangan kursi jika sistem itu diterapkan.

“Kita harus sering duduk bersama untuk terus melakukan pertemuan seperti ini berkali kali, sehingga tercapai kesepakatan untuk membentuk konfederasi bersama partai-partai Islam. Jadi tidak harus digabungkan dalam satu badan,” kata Yani.

MS Kaban yang mewakili Partai Ummat juga menginginkan komunikasi parpol Islam lebih intens. “Kita bisa berkomunikasi dengan yang ada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan seperti yang dulu saya alami. Dengan saling membangun komunikasi, kita bisa memecahkan masalah-masalah bangsa dan umat secara bersama. Karena umat Islam mayoritas, wajib bagi kita mengawal perjalanan bangsa ke depannya,” ujar MS Kaban.

Dalam sarasehan dan pernyataan sikap, perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB) Raihan juga hadir dan menyepakati perlunya komunikasi intens antar-parpol Islam. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut diundang dalam sarasehan ini, tetapi menytakan berhalangan hadir.

Sarasehan ini rencananya berlanjut dan digelar bergantian di kantor-kantor partai Islam. Untuk agenda berikutnya, PKS bersedia menjadi tuan rumah. Semua parpol Islam diharapkan hadir di agenda ini demi
menemukan formulasi bersama dalam membangun kekuatan politik umat Islam.

Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan setelah Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mengelar pertemuan di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Dukungan ini dilatari kenyataan bahwa Presiden Prabowo memikul beban sangat berat yang diwariskan rezim sebelumnya berupa utang sekitar Rp8.000 triliun. 

Dalam buku Paradoks Indonesia yang memuat pandangan strategis Prabowo Subianto, ada dua hal yang menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Pertama, tantangan besar yang berupa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Gara-gara kenyataan pahit ini maka hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan.

Tantangan kedua, demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Akibatnya kadang pemimpin bisa dibeli dan uang berkuasa di pemilihan. Di samping itu, partai, survei, pemilih, dan media, kadang bisa dibeli dan dikuasai. 

Dengan kondisi itu, Majelis Syura Partai Ummat dan DPP Partai Ummat telah mengambil kesimpulan lewat diskusi panjang bahwa Presiden Prabowo dengan kewenangannya yang sangat besar bisa mengajak DPR untuk menerbitkan undang-undang guna melarang keras mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dan memperbaiki demokrasi Indonesia. 

Jika tidak, Presiden Prabowo juga bisa menerbitkan Keppres untuk mengatasi praktik yang sudah berjalan 10 tahun di masa rezim sebelumnya ini. Pengalaman Prabowo menjadi Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus, dua pasukan elit yang paling tangguh dalam TNI AD, menjadi modal dalam memimpin Indonesia.

“Kami percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto yang kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah,” demikian pernyataan Partai Ummat.