Archives February 2025

Jakarta, Partai Ummat – Penderitaan rakyat akibat kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak membaik belakangan ini membuat Partai Ummat merasa perlu membuat terobosan dalam memberikan solusi konkret untuk mencegah kondisi ekonomi rakyat agar tidak semakin terpuruk. Sebagai langkah awal agar bisa cepat mengidentifikasi hal tersebut, Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi yang baru saja diberikan amanah oleh Majelis Syura Partai Ummat untuk melanjutkan tampuk kepemimpinannya pada periode 2025-2030 berinisiatif segera memindahkan kantor-kantor Partai Ummat seluruh Indonesia berada di daerah-daerah jantung kemiskinan rakyat.

“Kami telah melihat data yang semakin mengkhawatirkan bahwa rakyat Indonesia saat ini sedang menuju kondisi ekonomi yang lebih buruk daripada tahun 1998 dulu jika tidak segera diantisipasi,” ujar Ridho Rahmadi resah. “Ketika beberapa waktu lalu saya diberikan amanah kembali untuk memimpin, saya langsung ambil inisiatif untuk segera bersiap-siap memindahkan kantor kami yang biasanya berada di daerah tengah perkotaan ke daerah yang menjadi jantung kemiskinan,” lanjutnya.

Menurut Ridho, langkah tersebut diambilnya agar bisa langsung melihat kondisi masyarakat yang paling terdampak akibat kemiskinan sehingga nantinya bisa terjun langsung memberikan solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi kondisi kemiskinan masyarakat di sekitar kantor Partai Ummat. “Kami tidak mau muluk-muluk dulu dengan banyak teori dan analisa, dengan keberadaan kantor kami yang langsung berada di daerah jantung kemiskinan setidaknya kami bisa sedikit menjadi oase bagi masyarakat sekitar,” jelas Ridho. “Kami akan mulai dengan kantor DPP dulu, kemudian dilanjutkan kantor-kantor di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota hingga tingkat ranting seluruh Indonesia.”

Dengan keberadaan pengurus di tingkat provinsi hingga ranting di seluruh Indonesia apa lagi dengan jumlah anggota Partai Ummat yang tercatat sekitar 600 ribu orang, maka Ridho optimis bisa berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia imbas dari kondisi ekonomi yang sedang menuju krisis. “Rencananya kami akan membuat program-program yang paling mungkin bisa kami lakukan seperti makan gratis pada hari Jumat yang kami sebut Jum’at Berkah, membantu informasi pekerjaan yang bisa dilamar bagi yang belum bekerja, bekerja sama dengan berbagai lembaga Ziswaf untuk distribusi bantuan para donatur agar tepat sasaran ke jantung kemiskinan dan lain sebagainya, pokoknya yang realistis bisa kami lakukan,” kata Ridho.

Gerakan Pejaten

Langkah ini juga sejalan dengan rencana Partai Ummat untuk melakukan apa yang disebut sebagai Gerakan Pejaten (Pemikiran Jalan Tengah), yaitu sebuah gerakan yang mencoba untuk merumuskan strategi dalam mengatasi masalah bangsa dan negara dengan khazanah pemikiran para founding mothers dan fathers serta para cendekiawan di tanah air di masa lampau. “Kami akan intensif mengkaji dan mengeksplorasi pemikiran pemikiran yang pernah dituangkan dalam buku-buku Soekarno, Mohammad Natsir, Tan Malaka, Buya Hamka, Sutan Syahrir, Muhammad Hatta, HOS Tjokroaminoto dan lain sebagainya,” jelas Ridho.

Hasil dari Gerakan Pejaten akan dirumuskan sehingga menjadi strategi yang ampuh untuk memandu perjalanan bangsa Indonesia ke depan dengan kemasan yang teknokratik. Pemikiran aplikatif ini kelak diharapkan bisa menegakkan keadilan sosial, melawan kebodohan dan menghargai pluralitas yang ada di Indonesia. “Kami akan undang para pakar yang bisa merajut gagasan-gagasan besar para tokoh tersebut, kita ingin generasi saat ini tidak missing link dengan khazanah pemikiran masa lalu yang sangat adaptif dan kompatibel dengan kondisi masyarakat pada zamannya,” kata Ridho.

Rencananya Gerakan Pejaten akan dilaunching setelah pelantikan pengurus DPP Partai Ummat periode 2025-2030 pada bulan April 2025 nanti. Format gerakan akan bertumpu pada diskusi dengan para pakar, sayembara artikel, seminar-seminar, dan aksi nyata. Aksi nyata di lapangan mulai dilakukan dalam waktu dekat dengan berpindahnya kantor-kantor Partai Ummat ke jantung-jantung kemiskinan masyarakat. *

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi memberi apresiasi atas niat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi digital. Namun sebagai seorang anak bangsa yang mendalami studi teknologi digital dan AI, Ridho mengingatkan beberapa hal untuk diantisipasi, terutama dari aspek kesiapan.

“Pertama, transformasi digital hanya akan berhasil jika dan hanya jika manusianya siap, dan sistemnya siap,” ujar master di bidang AI dari dua kampus, Universitas Johannes Keppler Linz dan Universitas Teknik Ceko ini.

Ia menjelaskan, manusia dikatakan siap melakukan transformasi digital, jika memiliki pengetahuan digital dan etika digital yang cukup. Selain itu, sistem digital juga harus yakni dengan ditunjang infrastruktur digital yang mumpuni,regulasi digitalisasi yang suportif sekaligus protektif,

“Yang terakhir, adanya integrasi antara kesiapan manusia dan sistem, serta ketegasan dalam hal implementasi,” kata Ridho yang juga doktor di bidang data science and machine learning Universitas Radboud, Belanda.

Menurutnya, kesiapan setiap aspek itu harus terintegrasi. Kalau manusianya tidak siap, transformasi digital tersebut akan mubazir alias mangkrak, atau menjadi suatu transformasi digital yang tidak beretika. “Kita sudah melihat banyak tanda-tandanya saat ini,” ujarnya.

Sementara jika sistemnya yang tidak siap, kita akan terjajah oleh infrastruktur digital asing, produk digital asing, bahkan regulasi digital asing. Tanpa disadari, menurut Ridho, kita sesungguhnya sudah memasuki era penjajahan digital. “Kalau kedua hal itu belum siap, transformasi digital hanya akan jadi mimpi di siang bolong,” katanya.

Untuk itu, beberapa langkah harus dilakukan. Pertama, dari aspek SDM, manusia-manusia pelaku transformasi digital harus diperkuat dan diperluas literasi digitalnya melalui materi yang edukatif dan berkelanjutan.

Adapun sistem digital juga wajib disiapkan dengan baik lewat infrastruktur digital dan aturan pendukungnya, seperti jaringan internet milik sendiri, pusat data milik sendiri, aplikasi milik sendiri atau buatan anak bangsa, yang datanya ada di Indonesia dan sepenuhnya dilindungi.

“Tutup jalur-jalur digital judi online, pinjol, pornografi, lakukan sensor berita hoaks, konten negatif, konten flexing, dan konten tidak berfaedah lainnya yang merusak otak,” tegasnya.

Kecerdasan buatan atau artificial intellegence (AI) makin masif digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun saat ini kebanyakan AI dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi semata.

Padahal, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi melihat AI dapat digunakan secara luas untuk kemanfaatan umat dan masyarakat. Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai terobosan dalam memajukan peradaban.

“Sebagian yang melihat AI hanya dari perspektif financial capital, akan terjebak dalam pikiran untung-rugi saja; apakah AI menghasilkan cuan, atau AI hanya sekedar euforiayang akan redup sebentar lagi, dan bahkan merugi,” katanya.

Ridhi menyatakan bangsa Indonesia seharusnya melihat AI dari sisi lain, seperti dari sisi human capital,social capital, dan intellectual capital. “Ini sebuah cara pandang yang lebih Pancasilais, dan jauh dari materialistis,” kata

Dengan ketiga perspektif tersebut, bangsa Indonesia akan menjadi lebih fokus pada pemanfaatan AI untuk turut membangun peradaban bangsa, baik dari aspek individu, masyarakat, kecerdasan pemikiran, maupun kehidupannya.

“Itu semua sangat mungkin dikejar, jika kita menjadikan AI sebagai salah satu menu utama dari Research and Development, baik di kampus dan di industri, untuk menghasilkan berbagai macam inovasi,” ujarnya.

Untuk itu, bangsa Indonesia butuh banyak terobosan AI dalam hal-hal positif bahkan untuk hal yang kerap dianggap simpel, seperti untuk memperbaiki tutur bahasa anak muda ketika mengirim pesan kepada orang tua, guru, dan temannya.

“Kita butuh AI yang mampu mengenali sekaligus menghapus atau menutup jalur, pornografi, hoax, konten negatif, judol, pinjol, yang masuk lewat sosial media, aplikasi berkirim pesan, game online, dan portal-portal di internet,” paparnya.

Langkah Mahkamah Agung (MA) menggunakan AI untuk memutuskan majelis hakim juga menjadi sebuah terobosan, karena mampu menghindari konfigurasi majelis hakim pesanan.

Dalam hal ini, AI menggunakan beberapa parameter di dalam membuat keputusan. Parameter-parameter ini mewakili berbagai faktor pertimbangan manusia yang dikomputasi secara stokastik, melalui proses optimasi yang berulang hingga ditemukan parameter terbaik.

“Dengan dasar parameter (pertimbangan) paling optimal inilah, model AI memutuskan konfigurasi majelis hakim yang terbaik. Kemajuan komputasi saat ini mengizinkan model AI dilatih dengan jutaan bahkan miliaran parameter,” papar doktor di bidang data science and machine learning Universitas Radboud, Belanda, ini.

Melalui kemajuan teknologi tersebut, mungkinkah sekalian menggunakan AI untuk menggantikan hakim? “Jawaban singkatnya, selama semua aspek dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim di dalam memutuskan sebuah perkara itu dapat dikuantifikasi atau direpresentasikan menggunakan angka, maka hal itu mungkin dilakukan,” katanya.

Pada akhirnya, menurut Ridho, model AI dengan parameter paling optimal tersebut mampu menjadi “hakim” yang memutuskan perkara dengan adil dan yang paling penting, tidak bisa disuap seperti ditemui pada oknum penegak hukum kita.

“Pemanfaatan AI di bidang hukum ini barangkali mewakili banyak orang yang berharap keadilan diputus melalui proses yang baik dan semestinya tanpa memungut imbalan sepeserpun,” katanya.

Ridho menambahkan, AI juga dibutuhkan untuk bidang-bidang lain, seperti memperkuat keamanan siber demi meningkatkan kekuatan militer kita, juga membantu dunia kesehatan dan dunia pendidikan kita.

“Kalau kita berhasil melahirkan banyak terobosan AI, kita akan lebih diperhitungkan dalam peta kemajuan global,” tandas master di bidang AI dari dua kampus di Eropa ini.

Partai Ummat menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 62/PUU-XXII/2024 yang terbit 2 Januari 2025 untuk menghapuskan ambang batas atau presidential threshold (PT) 20 persen.

”Kami menyambut baik dan bergembira atas keputusan MK hari ini yang sebenarnya pernah kami ajukan pada tahun 2022 dengan tuntutan yang sama, tetapi saat itu ditolak MK. Alhamdulillah tahun ini disetujui,” ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

Partai Ummat menilai putusan MK ini adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan pemulihan hak konstitusional rakyat dalam pemilu. Rakyat diberi alternatif dengan hadirnya para putra terbaik bangsa untuk dapat ikut berkontestasi. Tidak lagi calon-calon yang sudah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu atau oligarki. 

”Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana putusan MK ini segera menjadi dasar bagi DPR RI agar segera melakukan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu agar seluruh unsur bisa bersiap untuk mengantisipasinya,” tegas Ridho. 

Penghapusan ambang batas itu diputuskan MK dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Sebelumnya, pasal 222 UU Pemilu mengatur syarat capres-cawapres dalam pemilihan presiden harus diusung partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

”Partai Ummat berharap kepada DPR RI agar revisi yang dilakukan DPR RI nantinya juga mendukung kehidupan demokrasi kita semakin baik, seperti Pemilu dengan menggunakan E-Voting berbasis blockchain yang pernah kami ajukan kepada Komisi Pemilihan Umum tetapi terbentur undang-undang,” kata Ridho. 

Partai Ummat meyakini partisipasi politik rakyat akan meningkat seiring pencabutan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. ”Ini adalah sinyal baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, seakan mengembalikan cahaya demokrasi di era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini,” pungkas Ridho.

Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Prof Dr M Amien Rais telah menggelar Musyawarah Majelis Syura ke-3 di Yogyakarta, Ahad, 16 Februari 2025, dengan sejumlah agenda untuk menggerakkan roda organisasi untuk periode 2025-2030.

“Alhamdulillah, Majelis Syura Partai Ummat dalam musyawarah kali ini telah menelurkan enam keputusan penting sebagai dasar untuk menggerakkan roda organisasi ke depan. Ini kabar yang sangat perlu kita syukuri,” kata Sekretaris Majelis Syura Ustad Ansufri Idrus Sambo.

Ustad Sambo mengatakan salah satu keputusan paling strategis Majelis Syura adalah mengangkat kembali Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat.

“Seluruh 20 anggota Majelis Syura yang hadir telah mengangkat dan menetapkan Dr Ridho Rahmadi menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Periode 2025-2030 dan Ketua Umum yang baru ini diberikan amanah untuk membentuk kepengurusan yang baru,” kata Ustad Sambo.

Ia menambahkan, Ketua Umum DPP yang baru ini diberi kewenangan membentuk pengurus DPP (Dewan Pengurus Pusat), DPW (Dewan Pengurus Wilayah), DPD (Dewan Pengurus Daerah), dan kepengurusan di bawahnya seiring pemberhentian seluruh pengurus periode 2021-2025.

Musyawarah Majelis Syura juga memutuskan adanya dokumen Garis Besar Haluan Partai Ummat yang akan menjadi cetak biru dalam menyusun program kerja sampai 2030.

Ketua Umum DPP Partai Ummat Periode 2025 – 2030, Ridho Rahmadi, mengatakan siap menjalankan amanah partai untuk kedua kalinya.

“Saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raaji’uun dengan jabatan ini. Semoga Allah membantu saya. Insya Allah saya akan menjalankan tugas sebagai Ketua Umum untuk kedua kalinya ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ridho.

Ridho mengatakan, setelah menetapkan pengurus di seluruh tingkat, dia akan segera menyusun program kerja berdasarkan Garis Besar Haluan Partai yang telah diserahkan dirumuskan oleh Majelis Syura.

“Partai Ummat sangat optimistis bisa menjadi partai besar di masa mendatang. Apalagi sekarang UU tentang ambang batas parlemen dan pilpres sudah tidak ada lagi,” pungkas Ridho.