Partai Ummat prihatin akan banyaknya kasus kriminalisasi aktivis dan serangan fisik secara terang-terangan, yang merupakan satu paket dengan kejahatan perusakan lingkungan hidup yang masih terjadi sampai hari ini.
Yang tidak kalah memprihatinkan, kata Ketua DPP Partai Ummat Bidang Lingkungan Hidup Iman Masfardi, pemerintah tidak berubah dalam memposisikan aktivis lingkungan hidup sejak Orde Baru.
Partai Ummat menemui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti Jumat (17/9) untuk berkonsultasi dan menanyakan perkembangan wacana memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam UUD 1945 dan masa jabatan presiden tiga periode.
“PPHN cukup diatur dalam Undang-Undang yang dibuat DPR dan Pemerintah, jadi tidak perlu masuk ke dalam UUD 1945 ataupun Tap MPR,” demikian Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.
Kehidupan demokratis dalam berbangsa dan bernegara yang sekarang dinikmati bangsa Indonesia akan menjadi sistem politik omong kosong bila pemerintah yang sedang berkuasa meneruskan upayanya meniadakan oposisi.
“Pemerintah tanpa oposisi otomatis menjadi otoritarianisme,” tegas Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.
Hal itu dikemukakan Ridho dalam merespon tidak berdayanya oposisi terkait upaya beberapa pihak untuk mengamandemen UUD 1945 agar Presiden RI bisa menjabat tiga periode.